Urun rembug tentang Moratorium Kelapa Sawit

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berencana mengeluarkan peraturan tentang moratorium lahan untuk kelapa sawit dan lahan tambang (Kompas, 14 April 2016). Pernyataan ini diungkapkan oleh Presiden pada saat kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangka Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu.  Luas lahan kelapa sawit yang ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, peraturan moratorium ini akan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Namun demikian, wacana moratorium ini belum dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan kelapa sawit (Kompas, 14 April 2016).

Kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati global

Berdasarkan prediksi FAO yang dimuat dalam OECD-FAO Agricultural Outlook 2015 – 2024, konsumsi minyak nabati dunia pada tahun 2015 sebesar 175 juta ton dan akan terus meningkat hingga mencapai 210 juta ton pada 2024 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia. Dari konsumsi tersebut, sebanyak 80% minyak nabati digunakan untuk kebutuhan pangan, 12% untuk bahan bakar, dan 8% untuk keperluan lainnya. Peningkatan kebutuhan akan minyak nabati harus diiringi dengan peningkatan produksi minyak nabati.

Palm product dari kelapa sawit dalam bentuk crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) berkontribusi sebesar 62,54 juta ton atau 39% dari total produksi minyak nabati dunia (USDA, 2016).  Bila diasumsikan kontribusi kelapa sawit tetap setiap tahunnya, maka pada 2024 diperlukan sekitar 81,90 juta ton CPO dan PKO. Negara-negara utama penghasil palm product, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Colombia, Nigeria, dan Ecuador.

Pada tahun 2015, produksi palm product Indonesia mencapai 37 juta ton, yang terdiri atas 33,4 juta ton CPO dan 3,6 juta ton PKO (Oil World, 2016). Ekspor CPO, PKO dan produk turunannya dari Indonesia sebesar 28,4 juta ton dengan nilai sebesar US$ 16,95 milyar atau setara dengan Rp 228,8 trilyun (Kemendag, 2015). Dengan total produksi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 53% dari total produksi CPO dan PKO dunia. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pemeran utama dalam perdagangan minyak nabati dunia.

Untuk memenuhi kebutuhan CPO dan PKO dunia pada 2024 sebesar 81,90 juta ton, sebanyak 43,4 juta ton diperkirakan berasal dari Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi negara-negara penghasil CPO lainnya tidak memungkinkan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit secara cepat akibat keterbatasan lahan dan faktor batasan budidaya (iklim dan hama penyakit). Indonesia masih berpeluang untuk terus meningkatkan kapasitas produksi kelapa sawit melalui perbaikan sistem budidaya (intensifikasi) dan perluasan areal.

Industri kelapa sawit di Indonesia

Berawal dari empat benih kelapa sawit yang diintroduksi dari Afrika pada tahun 1848, industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang hingga menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.  Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2015 mencapai 11,3 juta ha yang terdiri atas 750.000 ha perkebunan negara (6,6%), 5,97 juta ha perkebunan besar swasta nasional (52,8%), dan 4,58 juta ha perkebunan rakyat (40,5%).  Selain sebagai sumber pemasukan devisa, kelapa sawit juga sangat berperan dalam penyediaan tenaga kerja dan pengembangan wilayah melalui dampak multiplier effect dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Catatan dari PASPI (2015), jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 2,1 juta orang pada tahun 2000 menjadi 8,4 juta orang pada tahun 2015. Tenaga kerja yang dimaksud mencakup karyawan di perusahaan perkebunan, petani kelapa sawit, tenaga kerja industri hilir dan tenaga kerja penyedia barang dan jasa.

Perkebunan kelapa sawit berkembang di 190 kabupaten dan 23 provinsi di Indonesia. Secara ekonomi, perkebunan kelapa sawit menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan di daerah tersebut. Kontribusi perkebunan kelapa sawit terjadi melalui mekanisme fiskal baik ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (PASPI, 2015). Perekonomian daerah dengan sentra perkebunan kelapa sawit tumbuh lebih cepat dibandingkan  dengan daerah yang tidak dihela oleh pertumbuhan sentra sawit, yang ditunjukkan oleh Produk Domestrik Bruto Regional (PASPI, 2015).

Moratorium dan perdagangan minyak nabati

Wacana moratorium lahan untuk pengembangan kelapa sawit akan berdampak besar kepada supply dan harga palm product ke pasar dunia. Hal ini dikarenakan: (a) Keseimbangan supply palm product di Indonesia selama ini terjadi dengan mekanisme berkurangnya produksi akibat peremajaan kelapa sawit yang mencapai 5% dari total area tanaman menghasilkan dikompensasi dengan penambahan luas areal kelapa sawit baru; dan (b) Berkurangnya supply akan berefek kepada naiknya harga minyak kelapa sawit, dan menjadi tidak kompetitif. Sebagaimana diketahui harga minyak sawit saat ini lebih kompetitif dibandingkan harga minyak nabati lainnya dan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dunia di negara-negara berpendapatan rendah. Kenaikan harga minyak sawit diprediksi akan mendorong kenaikan berlebihan pada harga minyak nabati lain, seperti minyak rapeseed, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari.

Moratorium dan azas keadilan

Kelapa sawit di Indonesia secara nyata telah berkontribusi terhadap pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Wacana moratorium untuk pengembangan kelapa sawit lebih mencerminkan perlakuan tidak adil terhadap satu komoditas, ketimbang alasan untuk pelestarian lingkungan. Bila semua pihak ingin bersikap adil, maka moratorium juga perlu dilakukan untuk tanaman kedelai dan rapeseed. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dan efisien dibandingkan kedelai dan rapeseed. Dengan rerata produksi minyak antara 4-5 ton/ha pada skala komersial, tingkat produksi minyak kelapa sawit melebihi kemampuan produksi minyak tanaman rapeseed (2 ton/ha) dan kedelai (0.5 ton/ha) (Zimmer, 2010).  Budidaya rapeseed dan kedelai memerlukan areal 3-10 kali lipat untuk menghasilkan tingkat produksi minyak yang sama dengan kelapa sawit. Data menunjukkan bahwa luas penambahan areal untuk budidaya kedelai mencapai 85,4 juta ha dan rapeseed 29,3 juta ha selama kurun waktu 48 tahun (1965-2013), sementara penambahan luas areal kelapa sawit pada kurun waktu yang sama hanya sebesar 13,4 juta ha.

Moratorium dan kedaulatan energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 23 Maret 2015 secara resmi meluncurkan Pelaksanaan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel 15% (B15). Kebijakan B15 dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro dan menghemat devisa negara melalui pengurangan impor bahan bakar minyak.  Pelaksanaan mandatori B15 akan dapat menyerap produksi biodiesel dalam negeri sebesar 5,3 juta KL atau setara dengan 4,8 juta ton CPO dan memberikan penghematan devisa sebesar USD 2,54 miliar (Kementerian ESDM, Maret 2015). Kebijakan ini memerlukan ketersediaan CPO yang cukup sebagai bahan baku diesel. Pengalaman dalam  implementasi kebijakan B10 yang dicanangkan sejak 2013 belum terlalu efektif karena terkendala tingginya harga biodiesel. Adanya moratorium dikhawatirkan akan semakin melambungkan harga CPO, yang berdampak kepada harga biodiesel semakin tidak kompetitif. Rencana implementasi B15 dan B20 berbasis kelapa sawit juga akan terdampak dengan adanya moratorium ini.

Moratorium dan pengembangan wilayah perbatasan

Pemerintah pernah melontarkan rencana  untuk pengembangan satu juta hektar di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia melalui penanaman komoditas kelapa sawit, tebu dan tanaman pangan pada awal tahun 2015.  Program pengembangan wilayah perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat utamanya petani, baik yang di usaha perkebunan maupun di pertanian.  Pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan diharapkan berpotensi untuk menyerap 240.000 tenaga kerja baru, membuka wilayah pertumbuhan ekonomi baru, menambah produksi sawit nasional, dan mengukuhkan posisi Indonesia dalam perdagangan global produk sawit (Bisnis Indonesia, 8 April 2015). Berdasarkan hasil penilaian kelas kesesuaian lahan, estimasi luas areal yang potensial untuk tanaman kelapa sawit di 8 (delapan) kabupaten di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia adalah 3,7 juta ha. Untuk jangka pendek, total lahan yang bisa dimanfaatkan sekitar 1,5 juta ha yang termasuk dalam kelas lahan S1 dan S2. Sebanyak 2,2 juta ha yang merupakan lahan kelas S3 dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelapa sawit jangka panjang.

Wacana moratorium penggunaan lahan untuk kelapa sawit bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah perbatasan. Sebagaimana diketahui daerah perbatasan merupakan daerah yang memerlukan perhatian khusus. Wilayah perbatasan memiliki laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lambat, jauh dari pusat kegiatan, infrastruktur yang minim, dan terbatasnya investasi dan intervensi dari luar. Sebagai agent of development, perkebunan kelapa sawit sangat berperan untuk ambil bagian dalam pengembangan wilayah. Perkebunan sawit cukup efektif menghidupkan kegiatan ekonomi di wilayah pedalaman. Bila moratorium dicanangkan maka pengembangan wilayah perbatasan akan terganggu karena hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah melalui kegiatan rutin. Melalui perkebunan kelapa sawit, pengembangan wilayah perbatasan dan daerah pedalaman dapat dilakukan dengan mengikutsertakan perusahaan swasta dan petani. Moratorium lahan untuk pengembangan sawit di wilayah sentra perkebunan kelapa sawit mungkin dapat dipahami, namun untuk wilayah-wilayah di perbatasan perlu dipertimbangkan kembali.

Kelapa sawit sebagai komoditi strategis

Misi untuk penataan lahan dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit tidak harus dilakukan dengan moratorium. Penyusunan cetak biru (blue print) industri kelapa sawit nasional, termasuk didalamnya peruntukan lahan bagi kelapa sawit, dengan melibatkan seluruh pemegang kepentingan (stakeholders) perlu dilakukan kembali dengan memasukkan kondisi terkini, mengingat kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional. Manajemen industri kelapa sawit nasional dalam koordinasi satu badan oleh Pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia melalui Malaysian Palm Oil Council dan Malaysian Palm Oil Board perlu dipertimbangkan keberadaannya. Terlalu banyaknya meja birokrasi yang menangani kelapa sawit menyebabkan pengembangan industri kelapa sawit tidak fokus dan saling tumpang tindih.

Moratorium, intensifikasi, dan transfer teknologi

Bila moratorium lahan untuk pengembangan kelapa sawit didasarkan kepada asumsi bahwa luas areal kelapa sawit di Indonesia telah mencukupi, maka konsekuensinya adalah percepatan intensifikasi. Produktivitas kelapa sawit Indonesia masih sangat rendah, sekitar 3,0 ton CPO/ha/tahun. Program intensifikasi untuk mencapai rerata nasional 5 ton/ha/tahun – yang ditujukan untuk mencapai produksi 45 juta ton pada 2024, akan terkendala dengan tingkat produksi rata-rata kelapa sawit dari perkebunan rakyat yang hanya mencapai 2.5 ton/ha/tahun. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kebun kelapa sawit rakyat masih memerlukan waktu yang sangat panjang.

Selama ini, perkebunan kelapa sawit di Indonesia umumnya belum mencapai potensi hasil seperti yang diinginkan. Varietas kelapa sawit yang dirilis Pemerintah saat ini memiliki potensi hasil CPO dalam kisaran 7-9 ton/ha/tahun, sementara perusahaan perkebunan terbaik baru mencapai kinerja produksi CPO pada level 5-6 ton/ha/tahun. Tingkat produksi kelapa sawit pada perkebunan rakyat jauh lebih rendah lagi. Pada perusahaan besar, permasalahan kesenjangan hasil banyak terkait dengan keterbatasan potensi lahan (marjinal) dan iklim, serta penerapan kultur teknis yang belum optimal, seperti keterlambatan pemupukan dan kehilangan hasil saat panen. Masalah klasik di perkebunan rakyat adalah penggunaan bibit asalan dan minimnya pemahaman terhadap kultur teknis standar. Penggunaan bibit asalan oleh rakyat disebabkan oleh beberapa hal seperti akses yang terbatas, lokasi yang jauh dari produsen benih, serta keberadaan penjual benih ilegitim.

Di sisi lain, moratorium mungkin dapat menjadi pemicu untuk mempercepat transfer teknologi. Masalah lain di perkebunan rakyat adalah pengetahuan kultur teknis kelapa sawit yang masih kurang. Sementara itu, transfer paket teknologi untuk intensifikasi kepada pekebun rakyat masih belum berjalan secara maksimal. Dana yang tersedia di BPDP Kelapa Sawit dapat dialokasikan untuk pemberdayaan dan transfer teknologi ke petani. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah paket teknologi ini dalam proses transfernya ke petani akan lebih efektif dilakukan dalam kelompok-kelompok. Penguatan kelembagaan petani menjadi pekerjaan rumah lainnya untuk diselesaikan, selain isu sustainaibility pada perkebunan rakyat.

Paket-paket teknologi untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit (intensifikasi) telah dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), seperti penyediaan varietas kelapa sawit unggul berproduksi tinggi, teknik peremajaan yang ramah lingkungan, teknologi dan dosis standard pemupukan kelapa sawit yang telah teruji pada lahan mineral dan lahan gambut, pengendalian hama, penyakit dan gulma dengan pendekatan biologis, rekomendasi tindakan agronomis untuk antisipasi dinamika iklim yang dapat mengganggu pencapaian produksi seperti kekeringan, serta mekanisme perbaikan infrastruktur jalan untuk pengangkutan hasil yang lebih maksimal. Beberapa program yang telah dijalankan PPKS seperti Prowitra, Waralaba, Ruko Outlet, dan Desa Binaan merupakan media untuk transfer teknologi perlu lebih intensif dilakukan bersama petani.

Catatan akhir

Moratorium untuk pengembangan areal kelapa sawit dapat dilakukan secara selektif. Untuk wilayah-wilayah yang masih berpeluang untuk dikembangkan, seperti di wilayah perbatasan dan beberapa wilayah di Bagian Timur Indonesia, pengembangan kelapa sawit masih diperlukan mengingat multiplier effect kelapa sawit untuk percepatan pembangunan wilayah setempat.  Fokus percepatan intensifikasi diarahkan untuk perbaikan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan dalam penerapan good agricultural practices.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s